INILAH.COM, Jakarta - Desakan
mahasiswa dan masyarakat madani
agar
Boediono dan Sri Mulyani mundur
atau nonaktif dari jabatannya amat
kuat, karena keduanya telah menjadi
sumber instabilitas politik.
"Presiden SBY sebagai simbol
negara harus dijaga. Sebab Century
Gate
lebih fokus pada peran Boediono
ketika menjabat Gubernur BI dan
Menkeu
Sri Mulyani yang juga Ketua KSSK,"
kata tokoh Gerakan Mahasiswa
Nasional Indonesia (GMNI) Indonesia
Timur Nehemia Lawalata.
Maka, kata Lawalata yang juga
mantan sekretaris politik Prof
Sumitro
Djojohadikusumo, posisi Boediono
dan Sri Mulyani hampir pasti tutup
buku akibat langkah yuridis-
konstitusional melalui hak angket
DPR dan
langkah KPK membongkar kasus ini,
sehingga kursi wapres dan menkeu
bakal kosong.
"Saya tahu Aburizal Bakrie (AB) tidak
berambisi, namun selaku Ketua
Umum DPP Partai Golkar yang
merupakan pemenang kedua dalam
pemilu
legislatif, seyogianya yang paling
berhak menggantikan Boediono
sebagai wapres adalah AB,"
tandasnya kepada INILAH.COM,
Kamis petang
(3/12).
Perspektif Anda atas dampak angket
DPR dan langkah KPK atas
Boediono-
Sri Mulyani bisa dijelaskan?
Gerakan hak angket DPR dan
langkah KPK membongkar kasus
Century akan
membuat Boediono-Sri Mulyani
tersudut sehingga kursi wapres dan
menkeu
bakal kosong.
Lantas, bagaimana
perkembangannya ke depan?
Ke depan, mudah diduga Boediono
dan Sri Mulyani bakal lengser. Di
sini, bagi saya, sosok Aburizal Bakrie
(AB) paling tepat menggantikan
Boediono karena sudah teruji, juga
karena partainya nomor dua dan
kapasitasnya sebagai mantan Ketua
Kadin (pengusaha) maupun menko
kesra
(pejabat negara) sangat memadai.
Visinya jelas. Adapun kursi menkeu
bisa diisi oleh ekonom konstitusi
atau kerakyatan yang sangat
strategis untuk mengimbangi
ekonom beraliran pasar bebas
seperti Marie
Elka Pangestu dan Wakil Menkeu
Anggito Abimanyu.
Jika kita ingin pertumbuhan ekonomi
6-8% seperti kehendak Menko Ekuin
Hatta Rajasa, maka kita butuh
teknokrat berpaham ekonomi
konstitusi
seperti Rizal Ramli masuk ke tim
ekuin, untuk memperkuat
pemerintah
SBY-AB. Rizal Ramli adalah mantan
demonstran ITB yang berprestasi
akademis sebagai ekonom
kerakyatan dan representasi civil
society.
Soal pandangan Aburizal atas hal
angket, Anda sepakat?
Saya sepaham dengan pandangan
Aburizal Bakrie yang ingin menjaga
Presiden SBY sebagai simbol
negara. Saya sepakat bahwa meski
menjadi
inisiator hak angket Bank Century,
posisi Partai Golkar sebaiknya
tetap menjadikan Pansus Century
sebagai alat untuk menjaga SBY.
Presiden SBY adalah simbol negara
tertinggi di jajaran eksekutif,
karena itu harus kita selamatkan.
Jangan sampai hak angket ini
diarahkan untuk memakzulkan
presiden. Sungguh, tidak boleh ada
impeachment untuk Presiden.
Adapun posisi Wapres Boediono
dan Sri
Mulyani, saya rasa hampir pasti
keduanya mundur atau
dinonaktifkan
karena kasus Bank Century mulai
terang-benderang kasusnya, ada
pelanggaran hukum sebagaimana
audit investigatif BPK.
Skandal Century ini menyita energi
publik dan menimbulkan kegaduhan
nasional yang merusak kredibilitas
pemerintah dan merobek
kepercayaan
rakyat.
Keterlibatan Boediono semasa
Gubernur BI dan Menkeu Sri Mulyani
adalah
bukti bahwa keduanya bagian dari
masalah, atau part of the problem.
Ini skandal serius yang menjadi
beban Presiden SBY, ekonomi
terdampak
dan politik terguncang, tak stabil. Ini
berbahaya, apalagi isu
kemerdekaan Papua marak lagi.
Belum lagi demo-demo mahasiswa
dan civil
society yang menguras energi dan
sumber daya anak bangsa. Semua
itu
kalau dicermati, mereka ingin
Boediono dan Sri Mulyani
bertanggung
jawab secara moral dan hukum.
Anda yakin SBY bisa bersikap bijak
soal Boediono dan Sri Mulyani
dalam
skandal Bank Century ini?
Oh ya, saya percaya SBY wise dan
mawas diri. Saya khawatir jika
Presiden terus melindungi
keduanya, maka istana justru
terseret arus
masalah gawat yang sudah karut-
marut dan menjadi bola liar politik
itu. [mor]
