Harits Abu Ulya;
Ketua Lajnah Siyasah
DPP-HTI
Ketika kasus "skandal
century" mencapai
antiklimak melalui sidang
paripurna DPR (3/3/2010),
isu terorisme muncul lagi
dan memegang estafet.
Peristiwa ini mencuat
dipermukaan sejak media
memberitakan upaya
penggerebakan kelompok
bersenjata yang tengah
mengadakan latihan
militer di pegunungan
Jalin, Jantho, Aceh Besar
yang diduga berlangsung
sejak September.
Penggerebekan tersebut
dilakukan pada Senin
malam, 22 Februari lalu.
Jaringan kelompok ini
sempat terendus di
Pancal dan Saree (lembah
Seulawah-Aceh besar).
Polisi mengaku
menangkap sejumlah
orang dari dua tempat
ini, yang kemudian di
boyong ke Jakarta. Selain
itu juga terendus kembali
posisinya di sekitar
perbukitan Desa Bayu,
Kemukiman Lamkabeu,
Kecamatan Seulimum,
Aceh Besar hingga
akhirnya pecah kontak
tembak pada hari Kamis.
Korbanpun berjatuhan di
pihak polisi dan kelompok
Jalin. Masyarakat sipil
juga menjadi korban
dalam peristiwa ini.
Selama pengepungan dan
kontak senjata, angka
korban, dari pihak Brimob
11 luka-luka (satu
kemudian dievakuasi ke
Jakarta untuk perawatan
intensif), 3 personel
meninggal (termasuk
satu anggota Densus 88
Antiteror).
Dari kelompok bersenjata
18 Ditangkap (semuanya
diboyong ke Jakarta,
termasuk dua orang yang
ditangkap pada hari
Senin karena diduga
menjadi pemasok senjata
(8/3) di Jawa Barat dan
Jakarta), 2 meninggal (di
Padang Tiji dan
Lamkabeu), 2 senjata dan
ratusan butir peluru
disita. Dari pihak warga
sipil 2 meninggal (satu di
Jalin dan satu di Desa
Bayu), 1 luka-luka.
(acehkita.com, 8/3)
Lagi-lagi kita disuguhi
" drama" demikian
mudahnya penghakiman
terhadap kelompok
bersenjata ini dengan
sebutan 'teroris'. Hanya
karena ditemukan
beberapa barang yang
diduga milik kelompok
bersenjata tersebut
terkait dengan simbol-
simbol Islam (misalnya,
buku-buku Islam dan
atribut pakaian koko dll),
dan ditangkapnya
beberapa orang dari luar
Aceh yang terlibat.
Demikian pula kejahatan
media bertabur pada isu
ini, karena dengan
mudahnya menjustice
(menghakimi) bahwa ini
adalah kelompok teroris
bahkan berlebihan
dengan membangun
opini, kelompok teroris
ini berusaha menjadikan
wilayah Aceh Besar di
jadikan "AKABRI-nya"
teroris, dan di jadikan
" Mindanao"nya, dan
sebutan-sebutan hiperbol
(berlebihan) lainya.
Seolah media
menemukan momentum
untuk kembali membuat
narasi, yang dalam
beberapa waktu
mengalami kesulitan
untuk melakukan "image
bulding" pasca tewasnya
Noordin M Top dan di
eksekusinya Syaifudin
Zuhri di Ciputat agar isu
terorisme bisa di terima
oleh publik dan menjadi
payung moral setiap
langkah penanganan oleh
pihak kepolisian
sekalipun dengan cara-
cara yang diduga sarat
melanggar HAM, karena
banyak orang-orang yang
diduga teroris di eksekusi
mati saat
penggerebekan.
Para pengamat juga tidak
mau ketinggalan ikut
menabuh genderang
" analisis" yang tidak
jarang sangat prematur,
berdasarkan sangkaan
dan dugaan semata-
mata, tapi seolah sepakat
untuk mentahbiskan
keterkaitan kelompok ini
dengan jaringan Jama'ah
Islamiyah bahkan
jaringan al Qoidah.
Ditambah dengan
munculnya blok di
internet pengakuan
Tandzim al Qaidah Aceh
(yang sulit di verifikasi
kebenarannya), dan
menyematkan kepadanya
tentang potensi ancaman
terhadap keamanan
Indonesia bahkan untuk
keamanan Selat Malaka.
Wajar Pro dan Kontra
Tentu bagi masyarakat
Aceh istilah teroris
menjadi suatu yang
ganjil, karena dalam
kamus sejarah Aceh tidak
pernah mengenal dan
tidak ada teroris. Maka
ini melahirkan tanda
tanya dan pro-kontra,
masyarakat kembali di
hadapkan pada sikon
yang tidak nyaman
dengan sweeping
dibanyak tempat dan ini
membangkitkan trauma
masa lalu selama konflik.
Komite Peralihan Aceh
(KPA) wilayah Pase
melalui juru bicaranya
Dedi Syafrizal dalam
jumpa pers di kantor
Partai Aceh
Lhokseumawe (1/3),
menilai bahwa
pemberitaan adanya
gerakan terorisme di
Aceh merupakan isu
murahan.
Bahkan dinilai tidak
rasional jika ada teroris
yang muncul di Provinsi
Aceh. Berita bahwa
adanya gerakan teroris di
Aceh sangat tidak
berdasar. Ini diduga
hanya sebuah rekayasa
oleh oknum tertentu
untuk kepentingan
kelompok maupun
pribadi. Kondisi itu
seperti sudah
direncanakan bukan
terjadi dengan tiba-tiba.
Malah setiap pergerakan
membuat warga sipil
mendapat musibah.
" Kami mengklaim bahwa
tidak ada gerakan teroris
di Aceh umumnya dan
Aceh Utara khususnya.
Apalagi ada informasi
sudah berada di Aceh
sejak tahun 2005. Ini
sangat tidak dapat
diterima oleh akal sehat.
Kami menilai ini hanya
kerjaan orang-orang yang
tidak menginginkan Aceh
tetap damai.
Adapun alasannya sangat
gampang dilihat dengan
kondisi daerah Aceh saat
ini. Dari sejumlah
pemberitaan terkait isu
teroris jaringan jamaah
Islamiah, bahwa target
mereka adalah pihak
asing. Sedangkan saat ini
orang asing yang berada
di Aceh sangat sedikit
dan itupun sedang dalam
misi kemanusiaan.
"Dari sejumlah deretan
peristiwa pasca
perdamaian, ada
sejumlah anggota KPA
yang menjadi korban.
Termasuk kejadian
penggrebekan yang
dikabarkan tempat
latihan terorisme di Aceh
Besar. Itu juga membuat
anggota KPA (dengan
nama julukan "ayah
rimba" ) menjadi korban.
(Rakyat Aceh.com,2/3)
Anggota Komisi VIII DPR-
RI Sayed Fuad Zakaria
mempertanyakan sejauh
mana dugaan adanya
keberadaan jaringan
teroris di Aceh dan
kenapa baru sekarang
diketahui. Mantan Ketua
DPRA ini menambahkan,
sebagaimana
diketahuinya, daerah
Aceh yang merupakan
paling ujung Sumatera ini
justru tidak pernah
terdengar adanya
kelompok jaringan
Jamaah Islamiyah yang
selama ini dicap sebagai
kelompok teroris.(Rakyat
Aceh.com, 2/3)
Membaca Sebuah
Kejanggalan
Isu terorisme kali juga
tidak lepas dari
kejanggalan yang berefek
munculnya pro-kontra.
Pertama; Mengingat isu
ini muncul sedemikian
rupa di saat antiklimak
kasus skandal Bank
Century yang dibawa ke
sidang paripurna DPR dan
menghasilkan keputusan
melalui voting opsi- C
yang mengarah kepada
" kontraksi kekuasaan"
jika hasil sidang DPR ini
dilanjutkan keputaran
berikutnya.
Kedua; Begitu juga isu ini
muncul jelang
kedatangan Obama ke
Indonesia, dan seolah
menjadi sesuatu yang
harus dimunculkan
melalui perhatian
pemerintah ketika
presiden RI (SBY) saat
memimpin rapat terbatas
bidang politik, hukum dan
keamanan (Polhukam).
SBY menagih tindak
lanjut pemberian grasi
dan pemberantasan
terorisme. SBY juga
mengingatkan
pemberantasan terorisme
tetap menjadi agenda
dalam penegakan hukum
dan HAM. (detik.com, 5/3)
Begitu juga dengan sigap
SBY memberikan
pernyataan resminya
melalui media televisi,
bahwa kelompok Jalin
tidak terkait dengan
GAM dan lebih condong
kepada justifikasi
kelompok tersebut
adalah teroris dan sikap
ini juga di aminkan oleh
penguasa setempat
(Aceh; Irwandi Y).
Ketiga: Selain itu, proyek
kontra-terorisme menjadi
salah satu prioritas 100
hari program kerja
pemerintahan SBY, dalam
100 hari itu diharapkan
bisa dirumuskan blue
print tentang
penanganan terorisme ini
dan implementasinya
tentu membutuhkan
waktu panjang dan lebih
dari 100 hari. Hal ini
menjadi salah satu
substansi dari pertemuan
National Summit di
Jakarta pada 29-31
Oktober 2009.
Lebih lagi komitmen pada
isu terorisme ini juga
menjadi kesepakatan dan
pembicaraan antara
Obama dan SBY saat
pertemuan terbatas di
Singapura dan saat
kunjungan Obama ke
Indonesia akan kembali
menjadi substansi dan
komitmen kedua belah
pihak Indonesia-AS.
Negeri tetangga
(Singapura) menjadi basis
upaya kontra terorisme
untuk kawasan Asia
Tenggara, dalam kasus ini
juga buru-buru
mengeluarkan
pernyataan warning atas
acaman perompak di
Selat Malaka yang
kemudian dikaitkan
dengan aksi terorisme di
Aceh.
Keempat: Sementara
fakta di lapangan
menunjukkan perihal
yang berbeda dengan
statemen politik
pemerintah dan pihak
kepolisian, demikian juga
opini yang dibangun
media (terutama sebuah
media TV yang seolah
mendapatkan hak
eksklusif untuk
menayangkan dan
reportase langsung dari
lapang, yang ini tidak
bisa dilakukan oleh media
lain karena tidak
diberikan akses untuk
melakukan hal yang
sama).
Karena beberapa fakta di
lapangan (dari investigasi
penulis dapatkan)
membeberkan beberapa
hal berikut: Dalam proses
penyergapan tanggal 3
maret 2010, ada korban
salah tembak yaitu "ayah
Rimba" (nama panggilan)
dia merupakan mantan
salah satu panglima
sagoe di wilayah Aceh
Besar. Kenapa seorang
panglima sagoe bisa ada
ditempat penyergapan
tersebut ?
"Ayah Rimba" berdalih
sedang memancing di
tempat tersebut, ini
merupakan hal sangat
janggal. Pengakuan dari
salah satu aparat yang
terlibat penyergapan
menyebutkan bahwa
terdapat sms dalam
pesawat HP "Ayah
Rimba" isinya "kapan
turun, saya sudah siapkan
mobil dibawah ".
Tentu substansi sms ini
melahirkan pertanyaan
keterkaitan sekelompok
orang yang diduga teroris
dengan mantan
kombatan GAM sekalipun
bersifat personal "Ayah
Rimba". Begitu juga
adanya nama Yudi yang
ditangkap pada
penyergapan 3 Maret
juga ada keterkaitan
dengan kelompok masa
lalu di Aceh.
Kelima: Banyaknya
korban jiwa dari pihak
polri menunjukan bahwa
kelompok bersenjata Jalin
begitu menguasai medan
lapangan dan sangat
terlatih dalam perang
gerilya. Pertempuran
hanya berlangsung
disekitar lembah gunung
Seulawah, dan dalam
waktu yang cukup
panjang 22 jam. Ini
menunjukan bahwa
taktik dan strategi
perang gerilya yang
cukup berpengalaman,
dengan jumlah personel
polri ratusan tidak
mampu menyelesaikn
pertempuran sengit yang
hanya melawan puluhan
teroris. Kemampuan
menguasai medan dan
taktik gerilya hanya
dimiliki oleh orang-orang
yang terlatih dan biasa
dengan habitat hutan.
Keenam: Mengapa
mereka memilih tempat
di pengunungan Jalin
Jantho ? Pegunungan Jalin
Jantho adalah tempat
yang paling kondusif
untuk melakukan latihan
perang. Masing-masing
wilayah dimasa lalu
dibawah seorang
panglima, dalam kontek
pasca perdamaian fakta
dilapangan tidak semua
kombatan selaras dan
loyal dengan seluruh
keputusan politik
pimpinan tertingginya.
Kekecewaan sangat
mungkin terjadi, dan
diwilayah-wilayah
tertentu komponen yang
bersebrangan
mengakomodir aktifitas
(latihan dan semisalnya)
orang-orang yang sevisi
dan seideologi. Karena
suatu hal yang aneh jika
ada sekelompok orang
berlatih perang tanpa
terhendus oleh warga,
dan di aceh itu bisa
terjadi karena jaminan
atau sepengetahuan
" penguasa" wilayah
tersebut.
Seperti halnya
pernyataan salah seorang
anggota DPRK
Lhokseumawe dari Partai
Aceh, Sudarwis sejauh ini,
pihak KPA punya jaringan
mulai dari tingkat
pemerintahan hingga
pedesaan. Jadi
menurutnya tidak
mungkin ada aksi lain
yang tidak terpantau
oleh mereka.
(RakyatAceh.com,2/3).
Menjadi lebih aneh,kalau
aktifitas kelompok
bersenjata dan di tuduh
kelompok teroris ini
sudah berlangsung sejak
beberapa tahun lalu
seperti pernyataan
Irwandi (Gubernur, Aceh
9/3). Pertanyaannya,
kenapa baru saat ini
diungkap dan dilakukan
penyergapan? Bukankah
langkah penangangan
terorisme juga
menempuh strategi
preventif? Hingga tidak
perlu menunggu
kelompok ini tumbuh dan
berkembang besar.
Dan masih banyak fakta
yang ditutupi dengan isu
terorisme, dari sebuah
fenomena "friksi lokal"
terkait sebuah visi politik
perjuangan untuk masa
depan Aceh. Dan friksi ini
dikawatirkan mengancam
kelangsungan perjanjian
Helsinski, dan karena
pertimbangan politik
harus dibelokkan kepada
isu teroris, dan harus
diseterilkan keterkaitan
dengan kelompok masa
lalu.
Langkah dan dukungan
politik kelompok lokal
Aceh telah banyak
memberi keuntungan
kepada penguasa saat ini.
Lebih jauh lagi, kita
menghendus upaya-upaya
mendiskriditkan dan
mewaspadai dayah-dayah
(pesantren di Aceh)
karena di duga
melindungi atau menjadi
tempat persembunyian
" teroris", karena
kelompok yang
berseberangan dengan
faksi GAM yang berkuasa
saat ini memang banyak
basis dukunganya adalah
dari kalangan dayah.
Di tambah orang-orang
dayah memiliki
pemahaman yang utuh
dan benar tentang Islam
dan syariatnya, tentu
akan memiliki prespektif
yang bersebarangan
terhadap kekuasaan di
Aceh saat ini yang
dianggap tidak respech
kepada upaya penerapan
syariah Islam.
Tentu memungkinkan
pada titik ini, isu teroris
akan menemukan
relevansinya dengan
Islam dan kelompok-
kelompok yang
mengusung sayariat
Islam. Suatu yang
mungkin juga, ketika aksi
kelompok Jalin meng-
eskalasi lebih luas
teritorialnya dan
dukunganya maka posisi
TNI yang saat ini di
posisikan "diam" akan
kembali berperan di
Aceh, dengan misi baru
pemberantasan
terorisme, padahal
sesungguhnya nanti yang
di lakukan adalah
memusuhi orang-orang
Islam yang coba
memperjuangkan syariat.
Umat akan di jadikan
musuh, dan skenario
busuk adu domba seperti
ini niscaya terjadi.
Tidak cukup sampai
disitu, untuk meyakinkan
keterkaitan kelompok
Jalin itu dengan pihak-
pihak yang di stempel
teroris adalah, dengan
narasi "kelompok teroris
Pemalang" menjadi
pengekspor tindak
terorisme di Aceh.Bahkan
hari Selasa 9/3 di
Pamulang ada sebuah
drama baru "terorisme",
2 orang di eksekusi
dengan prosedur yang
" kontra-HAM", dan
media secara masif
melakukan stigmatisasi
terhadap Islam dan
kelompok Islam hanya
karena ada simbol-simbol
" cadar", "jubah", jenggot
dan semisalnya.
Di sinilah umat akan
mudah di giring, untuk
membenarkan
kesimpulan-kesimpulan
kelompok bersenjata di
Aceh adalah kelompok
teroris. Ada peristiwa di
Aceh Besar dan ada
drama eksekusi "teroris"
di Pamulang. Seolah klop
sudah desain "proyek
kontra terorisme" di
tengah-tengah kisruh
Century gate dan
kedatangan Obama yang
akan meneguhkan
pembicaraan tentang
" terorisme" dengan
pemerintah Indonesia.
Umat wajib waspada
Pada titik inilah, umat
Islam di Indonesia harus
memahami dan waspada
upaya-upaya
mendiskriditkan Islam
dan umatnya terkait
dengan isu terorisme
karena beberapa hal
berikut;
Pertama: Terorisme
adalah sebuah isu dan
menjadi proyek global AS
paska peristiwa 9/11/2001
untuk melakukan
penjajahan di negeri-
negeri kaum muslimin
yang memiliki potensi
strategis untuk
kepentingan kapitalis
global, di mana
pemerintah AS menjadi
pengusungnya.
Kedua: Indonesia bagian
dari dunia Islam yang
memiliki nilai strategis
dari berbagai aspek. Baik
demografi maupun SDA
(sumber daya alam) dan
geopolitik dikawasan Asia
Pasifik maupun didunia
Islam. Indonesia menjadi
salah satu basis langkah
kontra terorisme (yang
secara tegas
menempatkan Islam dan
kelompok-kelompok yang
dianggap radikal dan
fundamentalis sebagai
obyek proyek kontra
teroris) dan kelompok ini
dianggap sebagai sebab
pemicu munculnya
tindakan terorisme. Lebih
dari itu,kelompok ini
dipandang sebagai
potensi ancaman
terhadap eksistensi
kapitalisme global yang
di usung AS.
Ketiga: Isu terorisme
terbukti bagi AS di dunia
Islam khususnya
Indonesia mampu
menciptakan
keterbelahan di antara
kaum muslimin. Umat
Islam di adu domba
dengan katagori-katagori
serta pengelompokan,
Islam moderat-
fundamentalis dsb.
Keempat : Isu terorisme
akan terus diusung dan
menjadi perhatian
penguasa negeri ini (yang
terjebak dalam proyek
global AS), sampai terget
pembungkaman seluruh
komponen Islam yang
dianggap mengancam
eksistensi sekulerisasi
dan liberalisasi betul-
betul bisa di bungkam.
Kelima: Dalam konteks
kekinian, isu terorisme
terbukti menguntungkan
pihak-pihak tertentu
keluar dari problem
politik "century gate"
dan delegitimasi
kekuasaan yang ada.Dan
menjadi alasan Indonesia
meminta kembali kerja
sama liliter dengan AS
karena telah
menunjukkan
komitmennya terkait
pengelolaan dan
penanganan isu terorisme
ini.
Keenam : Isu terorisme
hakikatnya salah satu
strategi penjajahan AS
untuk terus bertahan di
dunia Islam.Tentu dengan
bantuan dan loyalitas
daripenguasa-penguasa
negeri kaum muslimin
yang berkhianat kepada
Allah swt,Rasul SAW dan
umat Islam.Karena
terbukti Islam dan kaum
muslimin menjadi korban.
Ketujuh: Umat perlu
intropeksi terkait jalan
dan metode
perjuangannya, jika yang
dikehendaki adalah
tegaknya syariat Islam di
muka bumi ini. Karena
tindakan "teroris"
bukanlah jalan yang
dituntunkan Rasulullah
SAW untuk menegakkan
syariat dan Khilafah
Islam. Karena metode
kekerasan dan teror akan
menjadi bumerang
terhadap perjuangan
Islam dan nasib umat
Islam.
Semoga Allah menolong
Islam dan umatnya yang
tulun di jalan perjuangan
Islam, sekalipun para
pembenci Islam siang dan
malam merancang untuk
menjatuhkan dan
memadamkan cahaya
Allah SWt (Islam).
Wallahu a 'lam.
